Pertanyaan penjualan

Artikel Tentang Reformasi Kelembagaan Di Sektor Pertambangan

Laporan Akhir - Kementerian PPN/Bappenas

Laporan Akhir - Kementerian PPN/Bappenas

No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Upaya untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi telah dilakukan, meliputi: (a) penataan kelembagaan instansi pemerintah,

Makalah tentang pertanian di Indonesia ~ Sepengetahuanku

Makalah tentang pertanian di Indonesia ~ Sepengetahuanku

Makalah tentang pertanian di Indonesia . Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia. . Artikel tentang korupsi di Indonesia serta cara pe.

Menyingkap Industri Batu Bara Nusantara - qureta

Menyingkap Industri Batu Bara Nusantara - qureta

Setelah beberapa waktu lalu menulis tentang Industri MIGAS di Indonesia, sekarang berlanjut dengan potret sumber daya batu bara di nusantara. Pengalaman liputan mengenai laporan terkait tata kelola pertambangan dan sumber daya alam di Indonesia menginsipirasi untuk berbagi sedikit informasi mengenai dunia pertambangan.

Artikel | Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di .

Artikel | Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di .

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Kalimantan Timur. A. Latar Belakang. Diterbitkannya PERPRES No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi pemicu terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur untuk melimpahkan kewenangan memproses dan menerbitkan izin/non izin yang menjadi kewenangan Provinsi kepada Badan Penanaman Modal .

Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan .

Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan .

JAKARTA – Pemisahan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tidak serta merta dapat menegakkan hukum di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan untuk menangani pencemaran lingkungan maupun tidakan penghindaran pajak. "Bukan itu akar permasalahannya. Salah satu penyebab penegakan hukum SDA di Indonesia tidak berjalan efektif karena yang dihadapi .

ibanez powell: ARTIKEL Pembangunan Berkelanjutan Dalam .

ibanez powell: ARTIKEL Pembangunan Berkelanjutan Dalam .

Oct 13, 2013 · Dalam gambaran tentang kondisi umum mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Tap IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menentukan : konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat .

Kebijakan Pertambangan: dari Sentralisasi ke .

Kebijakan Pertambangan: dari Sentralisasi ke .

Nov 12, 2001 · Perkembangan pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pertambangan yang mendorong dan memberikan kesempatan kepada modal swasta nasional dan asing. Kini, kebijakan pertambangan telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi.

REFORMASI KELEMBAGAAN : RI Butuh Badan Khusus Logistik

REFORMASI KELEMBAGAAN : RI Butuh Badan Khusus Logistik

Nov 29, 2018 · Seharusnya, Erwin menegaskan asosiasi di bidang logistik bisa melengkapi dengan kajian analisis, misalnya, seperti apa bentuk kelembagaan tersebut, kedudukannya, kekuasaan dan batas kewenangannya. Selain itu, kelembagaan khusus itu harus jelas komposisi personelnya, penganggarannya, dan lain-lain.

MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (8) - HUBUNGAN .

MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (8) - HUBUNGAN .

Media memainkan perannya sebagai mitra, dengan memarakkan pemberitaan tentang RSK, sementara jaringan LSM dan akademisi merespon berbagai isu reformasi sektor keamanan di Indonesia, untuk membuktikan bahwa isu ini bukanlah semata-mata menjadi persoalan aktor/aparatur keamanan negara.

desain kelembagaan sektor publik | Hasil Pencarian .

desain kelembagaan sektor publik | Hasil Pencarian .

Berikut ini adalah Contoh Jurnal Nasional Tentang Ekonomi Pdf Download yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber Jurnal Nasional, tentang desain kelembagaan sektor publik yang bisa bapak/ibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Contoh Jurnal Nasional Tentang Ekonomi Pdf Download

pabri sianturi: Pengertian pertambangan dan contoh masalah .

pabri sianturi: Pengertian pertambangan dan contoh masalah .

Nov 16, 2012 · Dari pengalaman yang terjadi, di area pertambangan biaa tertimbun dalam area tersebut. Ini biaa dikarenakan gempa atau retaknya lapisan tanah. Adapun kecelakaan dikarenakan lalai atau ceroboh disaaat bekerja. Hal ini sering terjadi di area pertambangan,dan tak ada satu orang pun yang tewas karena hal seperti itu.

ARTIKEL ILMIAH ( REFORMASI ADMINISTRASI)

ARTIKEL ILMIAH ( REFORMASI ADMINISTRASI)

Reformasi pengertian secara universal adalah sebagai alat untuk menghasilkan perubahan secara nyata yang diinginkan di sektor publik.Tujuan utama dari reformasi administrasi adalah peningkatan Kinerja ( Performance ). Selain itu, masalah utama reformasi adalah, desentralisasi, privatisasi, perencanaan sistem hubungan LSM dan pemerintah.Banyak definisi tentang reformasi.

E R M A N POENYA: MAKALAH: OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

E R M A N POENYA: MAKALAH: OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Jul 02, 2014 · Hal tersebut terungkap dalam seminar Reformasi. Sektor Keuangan memperkuat Fondasi, Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Nasional. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk .

Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk .

utamanya adalah Pemerintah lebih memberikan perhatian pada sektor hulu yang memberi nilai tambah rendah daripada sektor hilir. Pemerintah kemudian melakukan reformasi manajemen pertambangan dengan beralih dari hulu ke hilir. Reformasi pertambangan ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif Sektor ESDM

Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif Sektor ESDM

Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif Sektor ESDM . 2 PERAN NEGARA . Kelembagaan belum Optimal . mempersyaratkan BO dalam sleuruh perizinan di sector pertambangan termasuk perpanjangan izin Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

myself: Makalah Sejarah Reformasi

myself: Makalah Sejarah Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama catatanan kehidupan baru yang lebih baik.Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

REFORMASI KEBIJAKAN PERTANIAN LOKAL DI KABUPATEN .

REFORMASI KEBIJAKAN PERTANIAN LOKAL DI KABUPATEN .

reformasi kebijakan pertanian lokal di kabupaten buleleng berbasis kelembagaan pengelolaan sumber daya air (subak) belajar dari reformasi kebijakan arab saudi Oleh Gede Sandiasa (Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Fisip Universitas Panji Sakti)

3 Upaya Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam | PT .

3 Upaya Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam | PT .

Gerakan ini merupakan perluasan dari Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) bentukan KPK dan Kementerian ESDM dalam rangka reformasi tata kelola di sektor minerba. Di samping itu, pemerintah mendorong penerapan transparansi di sektor pertambangan melalui penerbitan regulasi dan laporan EITI (Extractive Industries .

EVALUASI DAN CAPAIAN ATAS KOORDINASI DAN SUPERVISI .

EVALUASI DAN CAPAIAN ATAS KOORDINASI DAN SUPERVISI .

SEKTOR KEHUTANAN DAN REFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN . Oleh : Ketua TIM GNPSDA Kemen LHK . OUTLINE • • • 1. UU No 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan 2. PP No 24 Tahun 2010 jo PP No 61 Tahun 2012 jo PP No 105 Tahun 2015 . Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013) Kajian Sistem Pengelolaan .

Artikel Tentang Reformasi Kelembagaan Di Sektor Pertambangan

Artikel Tentang Reformasi Kelembagaan Di Sektor Pertambangan

Dibutuhkan keseriusan dari berbagai sektor di Indonesia dalam menghadapi AEC.Baik para konsumen ataupun para produsen. ., sementara sia adalah sektor pertambangan dan pertanian yang berperan masing-masing sebesar 13,5 persen senilai US 11,3 miliar dan 4,6 persen senilai US 3,4 miliar. . Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada .

Bank Indonesia Dorong Percepatan Reformasi Struktural di .

Bank Indonesia Dorong Percepatan Reformasi Struktural di .

Pada Senin 23 Juni 2014 di Makasar, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo membuka seminar nasional dengan tema "Mendorong Percepatan Reformasi Struktural untuk Penguatan Ekonomi di Kawasan Indonesia Timur". Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan diseminasi Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2013 yang disusun oleh Bank Indonesia.

KELEMBAGAAN PETANI: PERAN DAN STRATEGI .

KELEMBAGAAN PETANI: PERAN DAN STRATEGI .

Terkait dengan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk memaparkan dua hal, yaitu: (1) Urgensi eksistensi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian di Indonesia; (2) Kemandirian petani, dan (3) Strategi dalam pengembangan kelembagaan petani sehingga mampu menjadi sarana untuk mewujudkan petani yang mandiri. Arti Penting Kelembagaan Petani

Kebijakan Pertambangan: dari Sentralisasi ke .

Kebijakan Pertambangan: dari Sentralisasi ke .

Nov 12, 2001 · Perkembangan pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pertambangan yang mendorong dan memberikan kesempatan kepada modal swasta nasional dan asing. Kini, kebijakan pertambangan telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi.

Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan .

Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan .

Secara umum studi ini bertujuan mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan dan kehutanan. Secara khusus, studi ini mengkaji permasalahan yang terkait di antara keduanya, sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU No.41/1999) tentang Kehutanan, yang di dalamnya terdapat tumpang tindih penggunaan lahan

ARTIKEL TENTANG KENDALA YANG MENGHAMBAT .

ARTIKEL TENTANG KENDALA YANG MENGHAMBAT .

Mar 03, 2014 · Melihat perkembangan akhir-akhir ini jelas tidak tampak adanya reformasi di bidang ekonomi lebih-Iebih di sektor moneter, bahkan kecenderungan yang ada, adalah untuk membangun kembali usaha konglomerat yang hancur dengan cara mengkonsentrasi kemampuan keuangan dengan rekapitulasi bank-bank.

Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016

Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016

penekanan reformasi di masing-masing periode, serta menarik sejumlah pelajaran . antara lain karena pengembangan kelembagaan, independensi Bank Indonesia dalam mengambil . 5 kebijakan moneter, serta penataan ulang Kementerian Keuangan (di bawah UU No 17 tentang . dirancang untuk meningkatkan partisipasi swasta melalui unbundling di sektor .

EKONOMI POLITIK - Kumpulan Contoh Makalah

EKONOMI POLITIK - Kumpulan Contoh Makalah

Sementara di sektor moneter dilakukan reformasi perbankan, UU tentang Bank Sentral dan UU tentang Bank Asing. Secara sektoral, strategi pembangunan tidak mengutamakan industrialisasi yang berbasis potensi domestik dan kurang memberi skala prioritas pada peningkatan produktivitas mayoritas tenaga kerja Indonasia yakni di sektor pertanian.

Makalah Reformasi Administrasi Publik | Aang Anwar

Makalah Reformasi Administrasi Publik | Aang Anwar

Jun 19, 2015 · Reformasi administrasi publik sebagai salah satu bidang kajian administrasi yang selalu menarik untuk dikritisi. Secara teoritis, lahirnya gejala ini sebagai akibat logis dari adanya kecenderungan pergeseran perkembangan ilmu administrasi publik yang beralih dari normative science ke pendekatan behavioral–ekologis.

Model Kelembagaan dalam Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas .

Model Kelembagaan dalam Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas .

Untuk mendapatkan konsep, peran dan bentuk kelembagaan di sektor hulu migas, perlu mempertimbangkan peran migas dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, hakekat alami industri migas, model/ fiscal terms kontrak migas, praktek dan kematangan kelembagaan dalam suatu negara, dan formulasi kelembagaan tersebut agar dapat memenuhi akuntabilitas .

CONTOH MAKALAH REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA .

CONTOH MAKALAH REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA .

Aug 29, 2012 · pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lain rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

desain kelembagaan sektor publik | Hasil Pencarian .

desain kelembagaan sektor publik | Hasil Pencarian .

Berikut ini adalah Contoh Jurnal Nasional Tentang Ekonomi Pdf Download yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber Jurnal Nasional, tentang desain kelembagaan sektor publik yang bisa bapak/ibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Contoh Jurnal Nasional Tentang Ekonomi Pdf Download

ARTIKEL REFORMASI PELAYANAN PUBLIK PUBLIC SERVICES .

ARTIKEL REFORMASI PELAYANAN PUBLIK PUBLIC SERVICES .

tentang status kelembagaan pemerintahan, sejalan dengan derap langkah modernisasi dan reformasi birokrasi pada takaran demokratisasi sebagai spirit birokrasi, yang terus bermetamorfosis sejalan dengan "arah zaman" Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan di sektor publik,

anything in my mind :): makalah perikanan dan kelautan

anything in my mind :): makalah perikanan dan kelautan

Nov 11, 2014 · Dibutuhkan keseriusan dari berbagai sektor di Indonesia dalam menghadapi AEC.Baik para konsumen ataupun para produsen. ., sementara sia adalah sektor pertambangan dan pertanian yang berperan masing-masing sebesar 13,5 persen senilai US 11,3 miliar dan 4,6 persen senilai US 3,4 miliar. . Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada .

Reformasi Minerba, Pemerintah Gandeng IMI Tinjau Kebijakan .

Reformasi Minerba, Pemerintah Gandeng IMI Tinjau Kebijakan .

Hasil analisis nantinya, ada beberapa kerangka baru reformasi yang perlu dijalankan dalam aktivitas pertambangan di Indonesia. Salah satunya fokus pada mining cadastre (kadaster/pemetaan) pertambangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan perencanaan dan budgeting yang matang sesuai dengan kebutuhan aktivitas pertambangan.

MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (8) - HUBUNGAN .

MEDIA DAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (8) - HUBUNGAN .

Media memainkan perannya sebagai mitra, dengan memarakkan pemberitaan tentang RSK, sementara jaringan LSM dan akademisi merespon berbagai isu reformasi sektor keamanan di Indonesia, untuk membuktikan bahwa isu ini bukanlah semata-mata menjadi persoalan aktor/aparatur keamanan negara.

Jurus Khusus Jonan Berdemokrasi di Sektor Pertambangan

Jurus Khusus Jonan Berdemokrasi di Sektor Pertambangan

Jakarta: Indonesia memasuki momen spesial karena reformasi akan berusia 20 tahun pada 21 Mei 2018.Memaknai hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan punya jurus khusus dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia terutama di subsektor pertambangan.

Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi Di Indonesia

Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi Di Indonesia

Setelah tim melakukan kajian di sektor Pertambangan dan Energi ditemukan beberapa hal penting, yaitu: pertama. 28 September 1945, kedua, 7 Mei 1949, ketiga, 22 Februari 1952, keempat, 14 Oktrober 1960, kelima, 2 Desember 1967, keenam, 27 Oktober 1945, ketujuh, 3 Oktober 1953, kedelapan, 5 Oktober 1945, kesembilan, 26 Oktober 1960 (peristiwa .

Peranan Sektor Industri, Sektor Pertanian, Dan Sektor Jasa .

Peranan Sektor Industri, Sektor Pertanian, Dan Sektor Jasa .

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Sektor ini mencakup kegiatan penggalian,pengeboran, penyaringan, pencucian,pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas, yang dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi.

Artikel Ekonomi dan Bisnis: Artikel Ekonomi : Analisis .

Artikel Ekonomi dan Bisnis: Artikel Ekonomi : Analisis .

Jul 24, 2012 · Artikel Ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan melakukan Analisa Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia, berikut paparannya : . Pada era reformasi, . Arah kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini tentang pentingnya pembangunan pertanian khususnya di pedesaan seringkali didengung-dengungkan, namun dalam kenyataannya tetap .

(DOC) MAKALAH PELAYANAN PUBLIK | Septian Raha

(DOC) MAKALAH PELAYANAN PUBLIK | Septian Raha

Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Oleh karena saya membuat makalah ini dengan judul " Model Reformasi Pelayanan Publik ",dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik tersebut.

direkomendasikan Reading